Sekretaris Jenderal DPR RI Nining Indra Shaleh menilai pemupukan modal Koperasi Pegawai Setjen DPR RI masih perlu ditingkatkan. Hal itu diungkapnya usai memberi sambutan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, di Gedung Nusantara DPR, Rabu (25/3). “Kedepan pemupukan modal sendiri ini harus lebih ditingkatkan,” katanya. Untuk saat ini, keuntungan Koperasi Pegawai Setjen DPR RI sebesar Rp. 5,5 miliar, sekitar Rp. 4,5 miliar kembali kepada pemilik modal. Dari laporan yang disampaikan untuk tahun ini koperasi meraih keuntungan kurang lebih Rp 5,5 miliar. Sekjen menilai hal itu merupakan prestasi yang sangat di banggakan untuk Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. “Koperasi kita ternyata di dalam program pemupukan modal sendiri ini kurang berjalan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Oleh karena itu saya mengharapkan sekali di dalam forum ini agar simpanan wajib maupun simpanan sukarela dari seluruh anggota koperasi ini bisa disepakati untuk lebih ditingkatkan,” ujar Nining. Lebih jauh Nining menjelaskan, dengan adanya pemupukan modal maka suku bunga pinjaman diharapkan akan turun. “Dengan adanya pemupukan modal sendiri yang besar nanti tentunya kebutuhan anggota terhadap simpan pinjam ini nanti akan berdampak pada penurunan bunga dari pinjman itu sendiri,” kata Nining seraya menambahkan ini sesuatu yang sangat strategis yang harus dilakukan. Hal senada diungkap Ketua Koperasi Pegawai Setjen DPR RI Helmizar yang menjelaskan bahwa koperasi akan meningkatkan pemupukan modal. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan SHU. “Langkah kedepan adalah pemupukan modal sendiri dulu. Dengan pemupukan modal sendiri otomatis kita akan mempunyai kekuatan dan kita akan mendapatkan SHU yang cukup besar,” katanya. Ia menjelaskan tahun 2009 target pendapatan koperasi sebesar Rp. 12 miliar dan yang dikembalikan ke pihak ketiga Rp 8 miliar. “Sisanya akan kita kelola bagi keuntungan koperasi SHU-nya yang akan kami turunkan jasa bunga dari 1% sampai 0,8% per bulan nantinya, dengan plafon Rp 5 juta,” jelas Helmizar. Ketua Koperasi menegaskan kedepan, koperasi dapat mandiri dengan modal sendiri. “Harapan kedepan adalah bisa menjadi koperasi mandiri dengan modal sendiri yang kita akan memberikan jasa simpanan itu sekitar 6 persen dibawah rata-rata pasaran harga kredit di perbankan atau di lembaga keuangan lain,” kata Helmizar. Pengembangan Usaha Ketua Koperasi Helmizar dalam keterangannya menjelaskan bahwa Koperasi telah meningkatkan usahanya dengan membuka sejumlah usaha baru. Pembukaan usaha baru koperasi didukung Sekjen DPR. “Dukungan Sekjen DPR RI yang sudah diwujudkan adalah Copy Centre, Cafetaria dan Travel Agency, itu sudah jalan dan kita masih menunggu satu adalah Mini Market di lingkungan perumahan anggota dewan dan dilingkungan perumahan pegawai Setjen DPR dalam waktu dekat ini,” katanya. Walk Out Sementara itu, dalam pengambilan keputusan mengenai kenaikan simpanan wajib bagi para anggota Koperasi sebesar 20% diwarnai walk out oleh perwakilan Biro Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) DPR RI. Menurut juru bicara Biro P3DI, kenaikan uang simpanan wajib sebesar 20% sangat memberatkan dan tidak masuk akal. Biro P3DI dalam RAT tersebut mengusulkan kenaikan simpanan wajib sebesar 10%. Namun, berdasarkan hasil keputusan bersama dalam RAT tersebut, disepakati kenaikan simpanan wajib anggota Koperasi sebesar 20%. Menanggapi walk out tersebut, Ketua Koperasi Pegawai Setjen DPR RI, Helmizar, mengatakan, terjadinya walk out tersebut membuktikan adanya proses demokrasi dalam tubuh Koperasi Setjen DPR RI. “Kami dapat menerima keputusan Biro P3DI sebagai kemajuan dari berjalannya proses demokrasi, untuk awal kita tetap akan menjalankan yang 20%,” jelas Helmizar. Helmizar menegaskan, Koperasi Pegawai Setjen DPR RI adalah milik seluruh pegawai Setjen DPR RI. “Koperasi itu milik kita semua, untuk bersama, dan kesejahteraan bersama,” tegasnya.(iwan,olly)